“Negosiasi harga tetap dilaksanakan dalam proses e-purchasing terhadap harga satuan yang ditayangkan penyedia pada katalog elektronik, termasuk biaya pendukung seperti pengiriman, pemasangan, dan pengujian apabila diperlukan” jelasnya.
Dalam penyusunan HPS, referensi harga dihimpun dari harga tayang katalog elektronik, produk sejenis di luar katalog, harga satuan resmi yang dipublikasikan instansi, hingga kontrak sejenis tahun sebelumnya. Kewajaran harga dinilai dengan membandingkan harga tayang beserta biaya pendukung terhadap referensi dan informasi harga satuan di pasar.
Anwar menegaskan bahwa e-purchasing berbeda dengan tender terbuka sehingga peraturan tidak menetapkan persentase minimum penghematan terhadap pagu anggaran. Pengadaan tiga paket pekerjaan telah dilakukan melalui mekanisme e-purchasing katalog elektronik sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak terdapat pertentangan kepentingan, serta seluruh dokumen siap dibuka untuk pemeriksaan pihak berwenang.
Terkait dengan 3 paket kegiatan di Dinas Perhubungan Anton Susilo selaku Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama Sekaligus tim teknis dalam pengadaan ini sudah melakukan pendampingan Tim Teknis dalam Pemilihan Penyedia Dengan Metode E-Purchasing untuk paket pengadaan tersebut dari ULP bahwa HPS di susun berdasarkan perhitungan teknis oleh tim teknis PPK dan juga berdasarkan hasil survey di e-katalog versi 6 untuk kategori PJU.