Anwar menyebut, pemilihan penyedia dalam pengadaan katalog elektronik mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
“Tidak ditemukan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang membatasi jumlah paket pekerjaan yang dapat diperoleh satu penyedia dalam mekanisme e-purchasing,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Selain itu, pekerjaan marka jalan dan rambu lalu lintas merupakan dua paket berbeda yang memiliki kontrak, spesifikasi teknis, serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masing.
Anwar menjelaskan, perolehan dua paket pekerjaan oleh satu perusahaan tidak menunjukkan penguasaan pasar karena nilainya relatif kecil dan tidak memenuhi unsur praktik monopoli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.