“Terkait dugaan CV. Puralaksana dan CV. Regia Tatar Persada berada di bawah satu kendali pengusaha berinisial N, PPK menyatakan berdasarkan data yang tersedia tidak ditemukan hubungan kepemilikan maupun kepengurusan yang sama antara kedua perusahaan,” ungkapnya.
Penilaian tersebut didasarkan pada akta pendirian perusahaan, data pengurus, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta data penyedia pada katalog elektronik. Kedua perusahaan juga mengerjakan paket berbeda dan tidak mengikuti tender atau seleksi yang sama. Dengan demikian, unsur persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terlihat dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.
Meski demikian, Anwar menyatakan apabila terdapat dugaan hubungan keluarga atau kekerabatan antara pihak penyedia, pembuktiannya merupakan kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). PPK juga siap menyerahkan seluruh dokumen pengadaan untuk pemeriksaan pihak berwenang.
Selain dugaan monopoli, efisiensi anggaran yang relatif kecil pada dua paket pekerjaan CV. Puralaksana turut menjadi sorotan. Pekerjaan marka jalan memiliki pagu Rp598.067.028 dengan nilai kontrak Rp596.488.692, menghasilkan selisih Rp1.578.336 atau 0,26 persen.