Penyediaan rambu lalu lintas memiliki pagu Rp307.767.000 dengan nilai kontrak Rp306.165.306, menghasilkan efisiensi Rp1.601.694 atau 0,52 persen. Adapun pembangunan PJU Paket 1 memiliki pagu Rp1.226.015.000 dengan nilai kontrak Rp1.175.200.512, menghasilkan selisih Rp50.814.488 atau 4,14 persen.
Menanggapi hal tersebut, Anwar menjelaskan bahwa selisih antara pagu dan nilai kontrak bukan satu-satunya indikator efisiensi dalam pengadaan melalui e-purchasing. Ia menyebut hasil negosiasi harga dimanfaatkan untuk menambah volume pekerjaan sehingga manfaat bagi masyarakat lebih besar.
Volume marka jalan yang semula 1.482 meter persegi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bertambah menjadi 1.747 meter persegi, pembangunan PJU meningkat dari 70 menjadi 80 unit, sedangkan rambu lalu lintas yang semula 173 unit juga mengalami penambahan volume.
Anwar menjelaskan, perubahan volume didasarkan pada kebutuhan pekerjaan, hasil survei lokasi, serta persetujuan pihak terkait. Dengan penambahan tersebut, harga rata-rata per satuan pekerjaan mengalami penurunan sekitar 12 hingga 16 persen dibandingkan harga per satuan yang tersirat dalam RKA.