PURWAKARTAUPDATE.com | Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) fokus untuk segera menyelesaikan permasalahan Kartu Tani untuk para petani di Indonesia.
Bagi Dedi Mulyadi saat ini banyak orang yang terlena dengan imajinasi tinggi mengenai pertanian modern yang melibatkan petani muda atau milenial. Sementara permasalahan para petani asli mulai dari pupuk hingga Kartu Tani hingga kini tidak selesai.
“Kita ini jangan dulu ngomongin sesuatu yang sebenarnya tidak begitu mendasar. Kita seolah memanjakan petani milenial, ini programnya, ini stimulusnya. Tetapi petani asli yang berkorban bagi negeri ini masih sibuk dengan urusan Kartu Tani,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan yang diterima, Kamis (3/5/2021).
Ia meminta pemerintah konsen terhadap permasalahan dasar, salah satunya soal Kartu Tani. Sehingga tahun depan seluruh petani yang berhak bisa menerima Kartu Tani.
“Karena itulah yang paling mendasar dibutuhkan oleh petani Indonesia. Sampai hari ini masih jadi keluhan kalau saya turun bertemu warga,” ucapnya.
Selain Kartu Tani dan pupuk, hal lain yang perlu segera dipikirkan oleh Kementan adalah hilangnya tenaga pengatur air di hampir seluruh wilayah Indonesia karena beberapa faktor mulai dari usia hingga tekanan pekerjaan di lapangan.
Menurut Dedi jika itu dibiarkan tanpa perencanaan yang matang maka profesi tersebut akan hilang peminat. “Kalau itu hilang jangan harap bisa panen dengan baik,” tuturnya.
Terakhir, Kata Dedi, tujuan dibentuknya pemerintah harus memiliki perencanaan yang baik. Misal memiliki data riil mengenai jumlah impor jeruk, apel, jahe dan lainnya. Data tersebut kemudian diolah menjadi sebuah program penanaman nasional agar di tahun berikutnya impor bisa berkurang atau bahkan tidak perlu sama sekali.
“Selama jadi Anggota DPR saya tidak melihat perencanaan itu. Dari seluruh impor yang terjadi tidak diterjemahkan dalam perencanaan teknis yang memadai. Secara umum program yang ada adalah copy paste,” ujarnya.
Dedi Mulyadi menilai jika terus menerus seperti itu siapapun menteri atau presiden permasalahan petani di Indonesia akan terjadi pada lingkup yang mendasar.
“Ini yang menjadi konsen kita bagaimana big data bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan pertanian Indonesia,” pungkasnya.(Red)
Selengkapnya, klik: www.jabarnews.com