PURWAKARTAUPDATE.com | Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi menggelar Rapat Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Walidata dan produsen data Desa PDT dan Transmigrasi di Bogor (1-3/9/2021).
Rapat dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Informasi, Suprapedi dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Narasumber dari Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia, Narasumber dari Badan Informasi Geospasial) dari Deputi Bidanh Informasi Geospasial Tematik, dan Narasumber BPS Direktorat Diseminasi Statistik.
Untuk peserta Rapat terdiri dari perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Setditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP), Setditjen Pengembangan Ekonomi (PEI) dan Investasi, Setditjen PPDT, Setditjen BPSDM, dan Pusdatin BPI.
Suprapedi mengatakan, Pusdatin sebagai Walidata Kementerian Desa PDTT sudah seharusnya mendapat dukungan data dari para Produsen Data yang dalam hal ini adalah tiap UKE-1 di lingkungan Kemendes PDTT.
Seluruh data yang yang akan diinformasikan kepada pihak eksternal hendaknya dikeluarkan dari Pusdatin sebagai Walidata Kementerian, tidak langsung dari produsen Data. “Para produsen data mitra Pusdatin harus mengeluarkan data yang sudah benar-benar valid dan terverifikasi oleh pejabat berwenang,” kata Suprapedi.
Masing-masing unit teknis hendaknya melakukan identifikasi secara cermat terhadap data-data yang dihasilkan.
Paparan Narasumber dari Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia menyampaikan pengetahuan tentang bagaimana satu data indonesia adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data.