Joko menjelaskan bahwa desakan yang disampaikan organisasi pemuda anti-korupsi ini murni berkaitan dengan aturan hukum dan etika publik, bukan didasari motif personal.
Jabatan strategis seperti komisaris BUMN dinilai memikul beban integritas tinggi dan tidak boleh dijadikan sarana untuk mengamankan agenda politik praktis.
Ia menambahkan, apabila Grace Natalie terbukti masih aktif di dalam struktur kepengurusan PSI, jalan terbaik dan paling bijak adalah secara legowo melepaskan posisi Komisaris MIND ID.
Mengapit dua kepentingan yang saling berseberangan berpotensi kuat memicu konflik kepentingan dan merusak iklim tata kelola perusahaan yang bersih.
Catatan KAMAKSI menunjukkan bahwa pada Juni 2024 lalu, Grace Natalie sempat menyampaikan kepada publik bahwa dirinya sudah nonaktif dan tidak lagi berada di dalam struktur PSI setelah dipercaya mengemban tugas sebagai Staf Khusus Presiden.
Namun, situasi kembali membingungkan publik ketika nama Grace muncul dalam berbagai pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI untuk periode 2025–2030.
Keraguan publik mengenai status administratif Grace Natalie pun kian menguat. Oleh karena itu, KAMAKSI meminta Grace untuk memberikan klarifikasi konkrit dan menghindari jawaban normatif.
Kepastian hukum mengenai dokumen pemberhentian, surat pengunduran diri, atau bukti status nonaktif amat dibutuhkan agar tidak timbul prasangka buruk.