“Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif. Transparansi harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan,” lanjut Joko.
Secara regulasi, aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi pejabat BUMN telah diatur dengan tegas.
Pasal 55 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 secara eksplisit melarang anggota komisaris BUMN menjabat sebagai pengurus partai politik.
Ketentuan ini dibuat guna memastikan keberlanjutan profesionalisme serta independensi BUMN dari pengaruh politik partisan.
Atas dasar pertimbangan hukum dan etika publik tersebut, KAMAKSI mendesak agar kejelasan status Grace Natalie segera dituntaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi menjaga integritas lembaga pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap institusi BUMN.***