PurwakartaUpdate.com – Suplai bahan pangan untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal diatur melalui sistem marketplace yang sedang disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam sistem ini, tujuh komoditas akan menjadi prioritas pengawasan, mulai dari beras, minyak goreng hingga ayam, telur, daging, ikan, dan susu.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut masih dalam tahap perancangan. Pengadaan melalui sistem terstruktur diharapkan membuat setiap transaksi tercatat sehingga proses pembelian bahan pangan lebih mudah diawasi.
“Kami sedang mengonsep, jadi belanja-belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diakui tinggi, diakui bagus, supaya dia mengambil untung, dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Menurut Sudaryono, pembenahan rantai pasok diperlukan karena harga sejumlah komoditas di pasaran bisa berada pada tingkat yang terlalu murah atau justru terlalu mahal.
Di sisi lain, BGN ingin memastikan bahan yang masuk ke dapur MBG memenuhi standar mutu dan gizi.
Ada tujuh komoditas yang menjadi perhatian utama BGN. Ketujuhnya yakni beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu.
“Khususnya adalah tujuh item yang kami prioritaskan: yang pertama beras, enggak boleh pakai SPHP; yang kedua minyak goreng, tidak boleh pakai minyak goreng MinyaKita; yang ketiga ayam, telur, daging, ikan, dan susu,” tegasnya.
Ketujuh bahan tersebut mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi penerima manfaat MBG.
BGN menilai kesalahan dalam penanganan bahan pangan dapat berdampak pada kesehatan dan mengganggu target pemenuhan gizi.
“Kenapa ini menjadi penting? Karena gizi anak-anak ini harus spesial gizi. Kalau penanganan tidak benar, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak akan tercapai,” imbuh Sudaryono.
Data Pemasok Akan Terintegrasi
Selain mengatur proses belanja, BGN juga menyiapkan pusat informasi yang terintegrasi antardapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sistem tersebut ditujukan untuk mencegah pemasok yang diketahui memberikan bahan pangan berkualitas buruk kembali memasok ke SPPG lainnya. Dengan informasi yang terhubung antardapur, pemasok dapat lebih mudah dipantau.
Sudaryono mencontohkan kebutuhan standar yang sama untuk komoditas ayam segar. Menurutnya, definisi dan kriteria bahan pangan harus dibuat jelas agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pemasok dan pengelola dapur.
“Kalau ada yang kasih ayam jelek yang menyebabkan keracunan makanan, misalnya, itu kemudian dari satu SPPG dia bisa jualan di SPPG lainnya karena tidak adanya pusat informasi di antara SPPG,” jelasnya.
BGN juga menyiapkan sistem zonasi untuk rantai pasok. Konsep tersebut telah dibahas bersama asosiasi peternak ayam dan telur serta pemangku kepentingan terkait.
Komoditas Lain Tetap Ikut Pasar
Meski menyiapkan sistem khusus untuk tujuh komoditas prioritas, BGN tidak akan mengatur seluruh bahan pangan dengan mekanisme yang sama.
Bahan penunjang seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan berbagai jenis rempah lainnya tetap akan mengikuti mekanisme pasar.
“Selain tujuh tadi itu, kemudian brambang, bawang, kemudian ketumbar, dan lain sebagainya, itu ya sudah mekanisme pasar saja,” kata Sudaryono.
Saat ini, rancangan marketplace pengadaan bahan pangan tersebut masih dikaji BGN. Sudaryono memperkirakan proses pematangan sistem membutuhkan waktu sekitar dua hingga empat minggu.
“Kami sedang kaji. Kami butuh waktu mungkin beberapa minggu, dua ya tiga minggu, satu bulan insyaallah,” pungkasnya.***