Pemprov Jabar juga menggandeng Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan implementasi sistem tersebut berjalan optimal.
Data yang terkumpul melalui aplikasi nantinya menjadi dasar perencanaan kebutuhan anggaran, termasuk obat-obatan, fasilitas perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.
Masyarakat Bisa Pantau Status Laporan Melalui Sapawarga
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa masyarakat yang melaporkan keberadaan atau kondisi ODGJ melalui fitur Angkut ODGJ perlu melengkapi laporan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor telepon seluler.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan proses verifikasi dan validasi. Apabila laporan dinyatakan valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi pasien.