“Dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara lalu diizinkan beroperasi kembali. Harus ada konsekuensi nyata ketika kelalaian dalam penyediaan makanan membahayakan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Selain penindakan, Charles meminta pemerintah meninjau kembali sistem pelaksanaan MBG. Ia kembali menyampaikan usulan agar penyediaan makanan dilakukan dengan sistem dapur berbasis sekolah.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya penerima makanan. Pemerintah juga harus memastikan makanan yang disajikan aman dan sesuai dengan standar kesehatan.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar jumlah penerima manfaat, sementara persoalan mendasar terkait keamanan pangan terus terabaikan. Tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, bukan justru membuat mereka masuk rumah sakit,” tegas Charles.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria, menyampaikan bahwa data sementara mencatat 270 orang terdampak dugaan keracunan MBG. Rinciannya, 231 anak dan 39 orang dewasa.
“Data tadi siang, itu masih di 270. Yang terdampak 270, terdiri dari 231 anak dan ada 39 itu dewasa,” kata Siti Maria di Kota Cirebon.
Penanganan para korban dilakukan di delapan rumah sakit di wilayah Kota Cirebon. Beberapa di antaranya adalah RS Siloam Putera Bahagia, RS Ciremai, dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyediaan makanan dalam program MBG. Evaluasi dan penerapan standar keamanan pangan menjadi hal penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.