Sebagai Gubernur, Dedi menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan kepada kepolisian dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat.
Selain mendorong percepatan pengungkapan kasus, Dedi juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan di kawasan Bendungan Jatiluhur. Menurutnya, sebagai objek vital nasional yang memiliki fungsi strategis dalam pengendalian banjir, penyediaan listrik, irigasi pertanian, perikanan, hingga penyediaan air bersih, kawasan tersebut seharusnya dilengkapi sistem pengawasan modern.
Ia mempertanyakan tidak adanya kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis kawasan bendungan. Dedi meminta Perum Jasa Tirta (PJT) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan.
“Bendungan Jatiluhur memiliki fungsi yang sangat vital. Seharusnya ada CCTV di titik-titik penting dan memiliki command center yang dipantau selama 24 jam. Dengan begitu setiap aktivitas dapat terawasi dan potensi ancaman bisa segera terdeteksi,” katanya.