“Kegelapan ini menyelimuti semua aspek kehidupan. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, bahkan ruang demokrasi kian dipersempit,” tegasnya.
Dalam aksi ini, Aliansi BEM Purwakarta mengajukan delapan tuntutan utama:
- Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang tidak berpihak pada rakyat!
- Kembalikan anggaran pedidikan kepagu awal, naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa!
- Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi!
- Realisasikan anggaran tukin dosen!
- Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis!
- Efisiensi dan rombak kabinet Merah Putih!
- Hapuskan multi fungsi ABRI! Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotesi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
- Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti UU perampasan aset!.
Shela menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Pihaknya menilai pemotongan anggaran pendidikan, pengabaian kesejahteraan tenaga pendidik, hingga privatisasi pendidikan adalah bukti bahwa negara telah gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.