“Kami siap melaksanakan larangan ini. Patroli akan kami intensifkan, khususnya di titik-titik rawan pungutan jalan,” jelas Teguh.
Ia menambahkan bahwa koordinasi akan segera dilakukan bersama pihak kecamatan, kelurahan, dan desa. Patroli akan difokuskan pada lokasi-lokasi yang selama ini kerap digunakan untuk menggalang dana oleh organisasi masyarakat maupun perorangan.
Meski mengakui bahwa beberapa penggalangan dana bertujuan sosial, Teguh menekankan bahwa semua kegiatan tersebut tetap harus mematuhi aturan, tidak boleh mengganggu ketertiban maupun keselamatan masyarakat umum.
“Kami imbau masyarakat untuk tidak menggalang dana di jalan umum. Jika ingin melaksanakan kegiatan sosial, silakan ajukan izin dan lakukan di tempat yang sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga berharap adanya kerja sama dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman di seluruh wilayah Jawa Barat. (*)