PURWAKARTAUPDATE.com | Sejak digelontorkannya Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan ditiadakannya iuran bulanan pada tahun ajaran 2019-2020, tidak sedikit SMA dan SMK Negeri di Jabar yang kesulitan keuangan untuk pengembangan dan pembiayaan operasional sekolah secara optimal.
Menanggapi hal itu, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar angkat bicara melalui audiensi kepada DPRD Jabar dalam hal ini Komisi V. Mereka meminta DPRD Jabar untuk mendorong Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan memperbolehkan SMA/SMK Negeri untuk melakukan Pungutan Iuran Peserta Didik Baru (IPDB) pada tahun pelajaran 2021-2022.
FAGI Jabar juga menyampaikan keluhannya bahwa pada tingkat lapangan, ujung tombak di setiap pendidikan dalam hal ini kepala sekolah, banyak mendapati kebingungan dalam aturan aturan yang ada dalam pelaksanaan post anggaran yang ada atau program Bantuan Operasi Pendidikan Daerah (BOPD).
Dengan adanya bantuan dari APBD Provinsi sekolah negeri SMA/SMK yang jumlah nya kurang lebih sekitar 840 sekolah ini. Sekolah-sekolah di Jabar mengaku kebingungan dalam pelaksanaan dan sering berbenturan dengan publik, seperti LSM, media atau juga penegak hukum atau cyber pungli.
Bagaimana tidak, mereka dituduh melakukan pungutan-pungutan diluar yang sudah diberikan bantuan oleh pemprov lewat BOPD.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, memang ada semacam ketidak sepahaman dan kesimpulan yang tercantum di BOPD dan setelah diperdalam dalam forum yang turut dihadiri juga pihak eksekutif dalam hal ini, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan Cyber Pungli, bahwa sesungguhnya BOPD ini tidak mungkin untuk menutup semua kebutuhan sekolah.