PurwakartaUpdate.com – Pemerintah kembali menggulirkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada pertengahan November 2026 guna menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Penyaluran akhir tahun ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4, serta distribusi bantuan pangan beras hingga 30 kilogram.
Memasuki periode salur Oktober hingga Desember 2026, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diimbau segera memantau status kepesertaan.
Proses pencairan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan administrasi perbankan serta distribusi di masing-masing pemerintah daerah.
Jadwal dan Mekanisme Pencairan Bansos Tahap 4
Penyaluran bansos periode Oktober–Desember 2026 tidak dilakukan serentak pada satu tanggal yang sama di seluruh Indonesia.
Dana bantuan tunai baru akan masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM setelah melewati beberapa tahapan birokrasi, mulai dari verifikasi rekening, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), munculnya status Standing Instruction (SI), hingga proses pengisian saldo (top-up).
Sementara itu, distribusi bantuan pangan beras juga disesuaikan dengan jadwal logistik di tiap wilayah. Penerima wajib menunggu surat undangan resmi ber-barcode dari Dinas Sosial setempat sebelum mengambil jatah beras.
Rincian Nominal Bansos November 2026
Setiap program memiliki skema penyaluran dan besaran dana yang berbeda. Berikut adalah daftar lengkap tiga bantuan sosial yang cair pada November 2026:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan bersyarat ini diberikan berdasarkan komponen anggota keluarga yang terdaftar di DTSEN. Untuk pencairan rapel tiga bulan (Oktober–Desember), rincian nominalnya meliputi:
-
Ibu hamil atau masa nifas: Rp750.000
-
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
-
Pelajar jenjang SD/sederajat: Rp225.000
-
Pelajar jenjang SMP/sederajat: Rp375.000
-
Pelajar jenjang SMA/sederajat: Rp500.000
-
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
-
Lanjut usia (Lansia): Rp600.000
-
Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000
