“Jika ditotalkan, perbaikan ratusan rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2023-2024 menghabiskan anggaran sekitar Rp15 miliar,” tambahnya.
Setiap unit rumah yang diperbaiki memerlukan biaya sekitar Rp20 juta. Dana tersebut dioptimalkan agar rumah-rumah tersebut bisa layak huni dan sehat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta, Rudi Hartono, menegaskan bahwa semua rumah yang diperbaiki benar-benar masuk kategori tidak layak huni.
Inisiatif perbaikan rumah ini merupakan salah satu program kebijakan Pemkab Purwakarta untuk memastikan bahwa masyarakat miskin atau ekonomi lemah memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
Program ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk membantu lebih banyak masyarakat di masa mendatang.(*)
