Ia mengkritisi pendekatan lama BPS yang dianggap tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat saat ini.
“Sekarang orang miskin itu rata-rata punya motor. Bahkan kebutuhan pokok bukan hanya makanan, tapi juga akses komunikasi seperti pulsa. Tapi ini tidak masuk dalam perhitungan BPS,” imbuhnya.
Menurutnya, definisi kemiskinan perlu direvisi agar sesuai dengan realita sosial dan ekonomi masa kini. Ia menyoroti bahwa standar BPS nyaris tidak berubah sejak 1998, sementara pola konsumsi masyarakat terus berkembang setiap dekade.
Tak hanya Tauhid, kritik tajam juga datang dari Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Ia menyebut pendekatan BPS kurang transparan dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.