“Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai,” kata Ambu Anne, membacakan amanat Menteri Agama.
Menurutnya, di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye, sudah mulai terjadi.
“Keluarga besar Kementerian Agama, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya,” ujarnya.
Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Menteri Agama meminta tidak ada ASN Kementerian Agama yang menjadi partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan.
“ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia Hebat,” tuturnya.