Ia memastikan sejauh ini belum ada korban dalam kasus tersebut. laporan dari jemaah justru menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penipuan.
“Ada satu laporan dari calon jemaah haji, karena jemaah langsung koordinasi ke Kemenhaj Purwakarta, jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” Jelasnya.
Menurut Syamsi, beberapa calon jemaah memang sempat menerima pesan atau telepon dari pihak yang mengaku sebagai petugas haji. Namun, mereka tidak langsung menanggapi dan memilih melakukan konfirmasi ke kantor Kemenhaj Purwakarta.
“Jemaah langsung koordinasi ke Kemenhaj Purwakarta, jadi bisa dipastikan aman,” katanya.
Dalam praktiknya, lanjut Syamsi, pelaku biasanya menghubungi calon jemaah melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan mengaku sebagai petugas dari instansi terkait.
Mereka kemudian menyampaikan adanya kendala administrasi atau menawarkan percepatan keberangkatan, sehingga memancing kepanikan calon jemaah.
“Biasanya mereka mengaku petugas, lalu bilang ada masalah administrasi atau bisa dipercepat keberangkatannya,” jelas Syamsi.
Setelah itu, korban diarahkan untuk memberikan data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, hingga kode OTP dengan alasan verifikasi atau sinkronisasi data kependudukan.
Tidak jarang, pelaku juga meminta sejumlah uang dengan dalih biaya tambahan untuk mempercepat proses keberangkatan atau pengurusan dokumen yang disebut bermasalah.
“Kadang minta data, kadang juga sampai minta uang dengan alasan biaya tambahan,” ujarnya.