“Oleh karena itu, untuk memaksimalkan layanan pelanggan, upaya peremajaan infrastruktur adalah sebuah keharusan yang mendesak. Tentu saja, selain pemerintah daerah, dalam hal ini masyarakat atau pelanggan air juga harus ikut berkontribusi atau setidaknya mengambil peran dalam permasalahan ini, contohnya dengan membayar tagihan air tepat waktu,” sambungnya.
Maha Dewi juga mengungkapkan, ia dan jajaran Perumda, belum lama ini juga telah mengikuti Rapat Evaluasi dan Kinerja Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu bersama Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dam Pelaksana Harian Sekda Purwakarta Agung Darwis.
“Dalam agenda tersebut, juga dibahas terkait aspek sumber daya manusia, tarif dasar dan tarif penuh yang berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.374-Rek/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024,” ujarnya.
“Dalam evaluasi itu, Pak Pj. Bupati juga berharap PDAM dapat terus mewujudkan perbaikan kinerja dan dapat menjalin sinergitas positif antara Pemerintah Daerah, PDAM dan Swasta, dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Purwakarta khususnya dalam ketersediaan sumberdaya air bersih,” tambahnya.
Terpisah, Ketua Forum Pelanggan Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Sakip Mahmud mengatakan bahwa saat ini, para pelanggan PDAM Purwakarta sudah ada wadah atau paguyuban pelanggan yang bisa menjadi jembatan para pelanggan dengan pihak PDAM Purwakarta.
