Oleh karenanya, kata Wahyudin, salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya isu ini.
“Ada peribahasa mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama halnya dengan upaya pencegahan politik uang ini. Bawaslu Purwakarta aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami konteks yang dimaksud,” kata Wahyudin.
Sementara Ketua KNPI Kabupaten Purwakarta, Ryan Andriana, menambahkan bahwa penting bagi pemuda untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilihan serta potensi sengketa yang mungkin muncul.
Ia menegaskan, saat ini perhatian pemuda juga tertuju pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perubahan pada proses pendaftaran.
“Ini menjadi tantangan besar bagi pemuda Purwakarta untuk memahami segala perubahan persyaratan pendaftaran. Karena keputusan MK keluar dengan cepat, kami juga akan meminta klarifikasi kepada Bawaslu dan KPU terkait syarat-syarat calon,” Pungkasnya.(*)