Selain Bandung Raya, pemantauan yang ditampilkan dalam pertemuan dengan BMKG juga mencakup sejumlah wilayah lain di Jawa Barat.
Beberapa titik di Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kota Bogor disebut masuk kategori tidak sehat.
Sebaliknya, Purwakarta tercatat berada dalam kategori sehat pada titik pemantauan yang ditampilkan.
Meski begitu, hasil tersebut tidak serta-merta menggambarkan kondisi udara di seluruh wilayah kabupaten atau kota.
Data dari satu titik pemantauan hanya memberikan gambaran untuk lokasi dan waktu tertentu.
Kondisi di wilayah lain bisa berbeda, bergantung pada aktivitas masyarakat, cuaca, sumber emisi, serta sebaran alat pemantau.
Karena itu, daerah yang belum memiliki data pemantauan memadai juga tidak bisa langsung dianggap memiliki kualitas udara yang sehat.
Dedi Mulyadi turut menyoroti pentingnya memperluas pemantauan kualitas udara di Jawa Barat.
Dengan data yang lebih merata, pemerintah diharapkan dapat mengetahui wilayah mana saja yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Langkah tersebut dinilai penting, terutama di kawasan yang memiliki aktivitas industri, pertambangan, dan lalu lintas kendaraan cukup tinggi.
Jika ditemukan indikasi penurunan kualitas udara, pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui jenis dan konsentrasi polutan serta kemungkinan sumber pencemarannya.
Hasil pemantauan awal dapat menjadi petunjuk untuk menentukan lokasi yang perlu diperiksa lebih mendalam.
Namun, penentuan penyebab pencemaran tetap membutuhkan pengukuran teknis dan pemeriksaan langsung di lapangan.
Dengan cakupan pemantauan yang lebih luas, pemerintah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan langkah penanganan pencemaran udara di berbagai daerah Jawa Barat.