Pemda kabupaten/kota harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan.
“Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes,” jelasnya.
Ridwan Kamil menyebut, Pemda Provinsi Jabar juga terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak.
“Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas,” tuturnya.
Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan surat keterangan sudah di-swab.
“Khususnya bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu salah satunya memperlihatkan surat swab antigen, yang tidak terlalu merepotkan,” ungkapnya.
