Optimisme pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini bukan tanpa alasan.
Berdasarkan data Belanja Pegawai APBD Jabar tahun 2026, porsi anggaran saat ini tercatat Rp8,36 triliun.
Kepala BKD Jabar mengungkapkan, angka itu mencakup belanja pegawai dan biaya tetap (fixed cost), yang secara persentase baru menyentuh 29,36 persen. Artinya, belanja pegawai dalam posisi keuangan Jabar masih di bawah ambang batas 30 persen yang ditetapkan pusat.
“Dengan jumlah ASN sekitar 52.000 orang dan PPPK sebanyak 23.366 orang, belanja pegawai kita masih di bawah 30%. Artinya masih sesuai dengan ketentuan,” kata Dedi.
Karena kondisi anggaran yang masih longgar, Pemprov Jabar memilih untuk tidak “merumahkan” para pegawai yang berstatus PPPK.