Risikonya tidak hanya berkaitan dengan bunga pinjaman yang tidak wajar, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, hingga praktik penagihan yang merugikan peminjam.
Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat langkah edukasi, pengawasan, serta koordinasi dengan OJK dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai modus aktivitas keuangan ilegal.
Kehadiran Sekda Purwakarta dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Purwakarta untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, praktik judi online, investasi bodong, dan berbagai aktivitas keuangan yang tidak memiliki legalitas.
Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Peningkatan literasi keuangan, kehati-hatian dalam menerima tawaran pinjaman maupun investasi, serta keberanian melaporkan aktivitas mencurigakan menjadi langkah penting untuk mencegah semakin luasnya dampak praktik keuangan ilegal.
