Dalam agenda tersebut, Pemkab Purwakarta mengundang 29 kepala organisasi perangkat daerah, 17 camat, 192 kepala desa dan lurah se-Purwakarta, BPS Purwakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta Diskominfo Jawa Barat.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data. Selain untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, juga buat mendukung pembangunan nasional.
“Melalui Perbup tersebut, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Purwakarta Aep Durohman.
Menurutnya, acara sosialisasi ini merupakan kerjasama tiga pilar penyelenggaraan data Kabupaten Purwakarta yaitu; Bappelitbangda, Diskominfo, dan BPS.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa penyusunan kebijakan pembangunan daerah itu pasti memerlukan berbagai data dan informasi yang detail yang melatarbelakanginya, dengan dasar dan kendala yang dirasakan baik itu kendala berupa kualitas, keterpaduan antar sektor, referensi, akses dan integrasi,” kata Kang Aep.
Ia juga mengungkapkan, ketidakjelasan unit pengolah data, seringkali muncul dan mengakibatkan terjadi berbagai defiasi antara kondisi riil kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan harus diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang ada.