Menurutnya, surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembatasan muatan angkutan tambang serta penertiban izin operasi tambang memberikan dampak terhadap suplai material di Purwakarta.
“Kita tentu menghormati aturan itu. Namun dampak sampingannya adalah kelangkaan material, terutama split, batu belah, dan pasir. Karena ada tambang yang ditutup dan ada pembatasan muatan,” jelasnya.
Dina berharap pemerintah provinsi dapat memberikan kebijakan pendukung untuk menjaga kelancaran pembangunan kontraktual di daerah. (Red)
Reporter: Riyan Kurnia
Penulis: Riyan Kurnia
Editor: Boriel