Ia mengungkapkan percepatan pembangunan dilakukan pada Oktober 2025. Saat itu ia yakin anggaran untuk membayar proyek tetap tersedia pada tahun berikutnya sehingga pembangunan tidak perlu ditunda.
Adapun kewajiban tunda bayar sebesar Rp629 miliar tersebut telah diselesaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat sejak awal 2026.
Menurut Dedi, kondisi global pada 2026 memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik dapat memengaruhi biaya pembangunan daerah. Ketegangan itu memicu lonjakan harga minyak dunia.
Situasi semakin rumit dengan ancaman penutupan Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen distribusi minyak global.
Bagi sektor infrastruktur, kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada berbagai material konstruksi, terutama aspal yang berbasis minyak bumi.