KDM menekankan bahwa nominal upah pekerja telah dikalkulasikan secara rinci dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak pemerintah.
Oleh karena itu, tindakan memotong atau mengurangi hak finansial pekerja merupakan pelanggaran komitmen yang tidak dapat ditoleransi.
Evaluasi Keselamatan Kerja dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Selain menaruh perhatian besar pada transparansi finansial, Gubernur Jawa Barat ini juga mengevaluasi secara komprehensif aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
KDM memeriksa ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja yang baru bergabung dalam proyek ini.
KDM mengingatkan pentingnya kejelasan perjanjian kerja (akad) sejak awal proses rekrutmen. Kepastian hukum dan jaminan perlindungan sosial dinilai sangat esensial untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja yang berhadapan langsung dengan risiko tinggi di lapangan.
Menurutnya, keselamatan kerja adalah hak mutlak setiap warga negara yang berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Akselerasi Proyek Underpass Solusi Kemacetan Cimahi
Selesai meninjau aspek kesejahteraan pekerja, Kang Dedi Mulyadi bersama unsur pelaksana, pengawas teknis, dan dinas terkait mengalihkan perhatian pada progres teknis pembangunan underpass.
Kota Cimahi selama ini dikenal memiliki beberapa titik kemacetan parah yang kerap menghambat mobilitas harian warga.
Proyek underpass ini dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memperlancar arus lalu lintas, mengurangi penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk, serta mengintegrasikan akses transportasi publik secara optimal.
Berdasarkan peninjauan di lapangan, seluruh jajaran teknis diminta untuk menjaga kualitas bangunan sesuai standar keselamatan jalan dan menyelesaikan target pengerjaan tepat waktu tanpa mengabaikan ketelitian teknis.