Herman menjelaskan, pusat kendali tersebut perlu dilengkapi ruang operasional dan aplikasi pendukung agar koordinasi penanganan bencana dapat berjalan efektif.
Dengan persiapan tersebut, kantor pemerintahan di Cirebon dan Purwakarta diharapkan dapat digunakan sebagai pusat komando sementara sesuai kebutuhan saat keadaan darurat.
Pemenuhan fasilitas dan teknologi untuk mendukung pusat kendali darurat masih membutuhkan perencanaan anggaran.
Herman menyebutkan, kebutuhan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat. Pembahasannya direncanakan masuk dalam proses penyusunan APBD murni tahun anggaran 2027.
Pemerintah daerah juga menilai kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan gedung dan peralatan. Masyarakat perlu memahami langkah yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi.
Karena itu, edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana menjadi bagian penting dari upaya pengurangan risiko.
Warga diharapkan mampu mengenali langkah penyelamatan diri serta melindungi keluarga dan lingkungan sekitar dalam situasi darurat.
Melalui persiapan infrastruktur pemerintahan dan peningkatan pemahaman masyarakat, Pemprov Jabar berupaya menjaga agar penanganan bencana dan pelayanan publik tetap berjalan apabila aktivitas Sesar Lembang menimbulkan keadaan darurat.
Catatan redaksi: Informasi mengenai lokasi pusat pemerintahan sementara, status kesiapan fasilitas, dan rencana anggaran perlu dikonfirmasi kembali kepada Pemprov Jabar sebelum artikel diterbitkan.