
PurwakartaUpdate – Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta telah memutuskan untuk menolak seluruh dalil permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (Harmas) terhadap PT. Bukalapak.com Tbk (BUKA), dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa (25 Februari 2025).
Putusan ini sekaligus mengabulkan seluruh argumentasi perlawanan yang diajukan oleh BUKA. Dengan demikian, BUKA berhasil memenangkan perkara ini dan menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang taat hukum.
Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa klaim utang yang diajukan oleh Harmas tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
Selain itu, Harmas juga tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki piutang jatuh tempo terhadap BUKA. Faktanya, BUKA tidak memiliki utang pajak yang telah jatuh tempo.
BUKA menyambut baik putusan ini dan menegaskan kembali komitmennya dalam menjalankan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab.