PurwakartaUpdate.com— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP Jabar 2027) sebesar Rp 3.000.000.
Angka tersebut mencatat lonjakan signifikan sebesar Rp 682.399 atau naik 29,44 persen jika dibandingkan dengan ketetapan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 2.317.601.
Pengumuman kebijakan strategis ketenagakerjaan ini disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi usai melakukan kunjungan kerja ke Pabrik PT Kwanduk Worldwide di Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan batas upah dasar terbaru ini menjadi langkah krusial pemerintah provinsi dalam menjaga daya beli pekerja sekaligus merespons dinamika ekonomi regional menjelang pergantian tahun.
“UMP Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp 3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp 682.399 atau naik 29,44 persen. Nah, ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi di hadapan awak media.
Skema Baru Penetapan Upah Minimum di Jawa Barat
Selain besaran nominal yang melompat hampir tiga puluh persen, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya perubahan mekanisme dalam pengumuman struktur pengupahan tahun ini.
Jika pada periode-periode sebelumnya pemerintah provinsi mengumumkan UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral secara serentak dalam satu waktu, kini proses tersebut dijalankan secara bertahap.
“Pada hari ini memang ada kebijakan yang berbeda dalam pengumuman upah minimum di Provinsi Jawa Barat. Dulu itu bersama, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral di seluruh Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Melalui pola baru ini, pemerintah memulai tahapan dari penetapan UMP Jabar 2027 sebagai jaring pengaman paling dasar.
Langkah berikutnya adalah pembahasan dan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sebelum akhirnya masuk pada pengumuman UMK serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
